CPNS Setjen DPR RI Harus Jadi Agitator Informasi Publik Kinerja Dewan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menilai peningkatan keterampilan digital para pegawai, khususnya CPNS, menjadi penting, sehingga mampu menjadi agitatorinformasi publik yang efektif kinerja kedewanan. Penguasaan teknologi, kemampuan mengelola konten, dan kreativitas dalam penyajian informasi menjadi bekal utama dalam memperluas jangkauan pesan.

“Sekarang semua orang punya handphone dan perangkat digital. Tinggal bagaimana memanfaatkan itu untuk menyampaikan kinerja DPR secara menarik,” jelas Indra dalam acara Workshop Pengelolaan Sosial Media di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/08/2025) .

Karena itu, ia menekankan perlunya memperkuat strategi komunikasi berbasis satu narasi multi-kanal atau multi-platform sebagai upaya membangun konsistensi pesan di seluruh kanal resmi lembaga DPR. Strategi ini, tambahnya, bertujuan memastikan isu dan pesan yang disampaikan DPR dapat menjangkau publik secara luas, seragam, dan menarik di setiap media, baik melalui situs web, media sosial, maupun kanal komunikasi internal.

Indra menambahkan bahwa satu narasi berarti seluruh unsur di DPR, mulai dari Biro Pemberitaan hingga alat kelengkapan Dewan seperti komisi dan badan, membawa semangat yang sama dalam mengangkat isu dan capaian lembaga.

“Banyak kinerja DPR di komisi, badan, maupun alat kelengkapan lain yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tetapi belum tersampaikan secara optimal di ruang publik,” ujarnya.

Ia menilai tantangan terbesar menjaga konsistensi narasi lintas platform adalah komitmen kolektif. Menurutnya, semua pihak di DPR perlu melihat kanal komunikasi lembaga sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

“Keseriusan dan komitmen bersama menjadi kunci. Bukan hanya tugas Biro Pemberitaan, tetapi juga tanggung jawab seluruh unsur DPR untuk memastikan publik mengetahui kerja nyata Dewan,” tambah Indra.

Di sisi lain, Indra juga akan melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja strategi komunikasi (Stratkom), baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi ini bertujuan mengukur tidak hanya keluaran (output) dari setiap kanal komunikasi, tetapi juga hasil (outcome) yang dirasakan publik. “Selama ini yang kita lihat masih sebatas output, sedangkan outcome-nya perlu kita dalami kembali,” tegasnya.

Ke depan, Indra berharap citra lembaga di media sosial dapat mencerminkan kinerja secara utuh. Ia menekankan bahwa publik seharusnya mendapatkan gambaran lengkap tentang program, capaian, dan manfaat kerja DPR, bukan hanya cuplikan isu yang muncul di permukaan. “Kinerja DPR itu banyak, dan sudah berdampak nyata, tapi kalau tidak diinformasikan dengan baik, publik tidak akan tahu. Itulah mengapa satu narasi multi-kanal menjadi penting,” pungkasnya.(h.dpr.ri)