Surat edaran itu mewajibkan aparatur sipil negara menjaga integritas serta menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan.
Rudy menegaskan seluruh pejabat dan pegawai pemerintah daerah dilarang menerima atau memberi gratifikasi yang berhubungan dengan tugasnya.
Ia juga melarang aparatur sipil negara meminta dana atau hadiah seperti tunjangan hari raya kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Pemerintah daerah melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi selama perayaan hari raya.
Rudy menyampaikan kendaraan dinas pelat merah tidak boleh digunakan untuk perjalanan mudik.
Ia menjelaskan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari kerja.
Pemberian makanan atau minuman yang mudah rusak disarankan disalurkan sebagai bantuan sosial kepada pihak yang membutuhkan.
Penyaluran bantuan tersebut tetap harus dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi.
Pimpinan perangkat daerah diminta memastikan kepatuhan hukum serta mencegah praktik suap atau pemberian tidak sah di lingkungan kerja.
Rudy memastikan pengawasan terhadap pungutan liar tetap berjalan melalui kerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bogor.
Tim tersebut bekerja bersama kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk mencegah praktik pungutan liar.
Ia juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha melapor jika menemukan permintaan gratifikasi atau pemerasan oleh oknum.
Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan Komisi Pemberantasan Korupsi di nomor 198 atau aplikasi Gratifikasi Online.
Surat edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, rumah sakit umum daerah, badan usaha milik daerah, hingga pemerintah desa di Kabupaten Bogor.(h.jbr)
0 Komentar