"Selama ini begitu kita dapat titipan satwa dari BKSDA dan ada sidang, setiap sidang kita dipanggil menjadi saksi. Kita lelah. Belum lagi beban pakannya, kemarin kita dikasih titipan 300 burung dara yang menghabiskan pakan hingga 50 kilogram per hari," papar Adi saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Pusat Konservasi Satwa (PKS) Maluku, Ambon, Maluku, Sabtu (10/10/2026).
Politisi Fraksi PDIP ini menilai aturan yang kaku justru menurunkan semangat para pengelola LK swasta untuk membantu pemerintah menyelamatkan fauna endemik. Ia menegaskan bahwa LK resmi yang telah mengantongi izin tidak akan memperjualbelikan satwa sitaan tersebut secara ilegal, sehingga sinergi penyelamatan seharusnya dapat terjalin dengan asas saling percaya yang meringankan beban pihak penitip maupun penerima titipan.
Sebagai solusi pengelolaan satwa sitaan yang rentan mengalami stres, dirinya menawarkan penerapan sistem peminjaman untuk pengembangbiakan atau breeding loan. Skema ini memungkinkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menitipkan satwa ke LK maupun perorangan berkompeten untuk direhabilitasi dan ditangkarkan.
"Satwa hasil sitaan itu pasti stres. BKSDA bisa bekerja sama dengan LK yang ada melalui sistem breeding loan. Begitu satwa tersebut menetas atau beranak, sebagian hasilnya dikelola oleh LK untuk dipelihara, sementara sebagian lainnya wajib dilepasliarkan kembali ke alam bebas," urai Legislator Daerah Pemilihan Bali tersebut.
Menurut Adi, sistem breeding loan memberikan asas manfaat yang seimbang. Pengelola LK mendapatkan timbal balik atas biaya perawatan yang telah dikeluarkan, sementara negara diuntungkan karena kelestarian spesies di habitat aslinya tetap terjamin. Ia bahkan menyatakan kesiapannya secara terbuka untuk memfasilitasi skema breeding loan bagi satwa-satwa endemik Maluku tersebut ke wilayah Bali jika diperlukan. (ams/um)
0 Komentar